Sabtu, 15 Agustus 2020

Skill yang Harus Dimiliki Mahasiswa Agar Sukses Dalam Dunia Kerja

 

Coba Anda perhatikan, kenapa semakin banyak pengangguran terdidik di negeri ini. Harapan mendapatkan pekerjaan setelah kuliah pupus, karena harus bersaing dengan  jutaan pencari kerja. Persaingan semakin ketat, menyebabkan banyak para sarjana tersisih di dalam kerumunan masa yang mencoba peruntungan dalam dunia kerja.

Pandemi saat ini membawa kondisi para sarjana dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM) mengalami penurunan. Bahkan data menyebutkan 47% UMKM berhenti total alias bangkrut.

Kondisi ideal di kampus tentu jauh berbeda dengan realitas di lapangan. Lalu pelan tapi pasti, para sarjana beralih profesi demi untuk bertahan hidup. Apapun pekerjaannya di jalani.

Mengapa banyak para sarjana bekerja di luar bidang keilmuaannya?

Apa skill yang sebaiknya dipersiapkan oleh mahasiswa agar mampu dalam menghadapi realitas hidup secara umum dan dunia kerja secara khusus?

Diskusi ini merupakan diskusi sambungan dari video sebelumnya dengan judul "Tips Menyelesaikan Skripsi dengan Cepat".

Untuk menjawab kebingungan mahasiswa berikutnya, setelah kuliah mau kemana ya? Mau Menikah, Kerja, atau lanjut kuliah? jika mau kerja, kerja apa? Jika mau menikah dengan siapa? untuk itulah video ini dipublish kepada para penonton.

Inilah bahan diskusi santai kita kali ini bersama Dr. H. Khairil, M.Pd. (Mantan Rektor UMB Periode 2006-2014) seputar skill yang harus dimiliki mahasiswa agar sukses dalam dunia kerja.

Rabu, 05 Agustus 2020

Cara Agar Manusia Tidak Tergantikan oleh Robot

Dunia telah memasuki suatu masa dimana banyak pekerjaan bisa dilakukan oleh robot. Sistem otomatisasi ini jelas mengancam jutaan lapangan pekerjaan yang selama ini diisi manusia.

 Sebagai orang tua, pemerhati pendidikan tentu kita menghawatirkan keberlangsungan generasi SDM kita di masa depan.

 Jika saat ini kita sering merisaukan banjirnya tenaga asing yang membanjiri Indonesia, bagaimana jika di masa depan persaingan itu tidak hanya dengan manusia tapi dengan robot.

 Saat mengisi Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana (SPs) UHAMKA. Ada satu pertanyaan menarik yang ditanyakan oleh peserta. Seandainya Robot bisa mengantikan aktivitas manusia, apa yang harus dilakukan agar peran manusia tidak tergantikan  oleh Robot?

Senin, 13 Juli 2020

Kepastian dan Perlindungan Hukum: Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Tanah GRONDKAART)

Oleh: Dr. A.Bukhori, S.H., M.H.

Semakin meningkatnya pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan akan tanah. Meningkatnya kebutuhan akan tanah berbanding terbalik   dengan   persediaan   tanah yang sangat terbatas. Hal tersebut tentunya  dapat  menimbulkan berbagai permasalahan di bidang pertanahan.

Asal-usul tanah yang jelas merupakan  salah  satu  kunci  untuk bisa menyelesaikan satu per satu masalah pertanahan. Asal-usul ini diperlukan untuk mencari tahu dari mana hak atas tanah yang diperoleh dan  dimiliki oleh individu, badan hukum, maupun tanah yang dikuasai oleh pemerintah. Dengan jelasnya asal-usul tanah yang dimiliki, maka bisa dilihat dengan jelas jika suatu saat muncul permasalahan atas bidang tanah yang sama.

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik   Indonesia   Tahun   1945. Pada Pasal 33 Ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam  yang terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Hal ini berarti, bahwa dengan dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara, pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan    alam    ini    akan    dapat pengelolaan  pertanahan  secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria (UUPA) sebagai penjabaran Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan mulai berlakunya UUPA terjadi perubahan fundamental pada hukum Agraria di Indonesia terutama hukum di bidang pertanahan, yang kita sebut hukum tanah, yang dikalangan pemerintahan dan   umum   juga   dikenal   sebagai Hukum Agraria (Harsono, 2008:1).

Keberadaan tanah Grondkaart seluruh penjuru Indonesia dalam perkembanganya menimbulkan permasalahan, antara warga yang menguasai tanah Grondkaart dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat, lokasi Grondkaart sudah banyak diokupasi (digarap) oleh masyarakat, kecuali rel jalur kereta api, stasiun, gudang, perkantoran, rumah dinas. Hal itu dikarenakan, karena masyarakat tidak mengetahui batas Grondkaart dan kurang adanya sosialisasi dari PT. KAI tentang batas tersebut.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...